Kumpulan Soal Hukum dan Sistem Hukum

1.     Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Berikut adalah hukum tertulis, kecuali

a.       Hukum pidana

b.      Hukum perdata

c.       Hukum adat

d.      Hukum dagang

e.       Hukum tata usaha negara

JAWABAN : C

Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi duamacam yaitu, hukum tertulis yang dikodifikasikan (hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata usaha negara) dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden).

2.   Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut, kecuali...

a.       Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya.

b.      Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain.

c.       Mengatur hubungan keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris.

d.      Korban berlaku sebagai penggugat.

e.       Tersangka berlaku sebagai tergugat.

JAWABAN : A

Ciri-ciri hukum perdata:

·         Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain

·         Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris

·         Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban).

·         Korban berlaku sebagai penggugat

·         Tersangka berlaku sebagai tergugat

3.      Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal, kecuali...

a.       Undang-undang

b.      Kebiasaan

c.       Keputusan-keputusan hakim

d.      Traktat

e.       Pancasila

JAWABAN : E

            Sumber hukum formal adalah tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum tertentu. Berikut yang termasuk sumber hukum formal:

·         Undang-undang (statute)

·         Kebisaan (custom)

·         Keputusan-keputusan hakim (yurisprudentie)

·         Traktat (treaty)

·         Pendapat sarjana hukum (doktrin)

4.      Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali...

a.       Bidang ekonomi

b.      Bidang politik

c.       Bidang sosial

d.      Bidang hak asasi manusia

e.       Bidang hukum

JAWABAN: B

Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

·         Bidang ekonomi, yaitu permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, hak merek, agraria

·         Bidang sosial, yaitu permohonan tentang keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin

·         Bidang hak asasi manusia, yaotu permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum

·         Bidang hukum, yaitu permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang seperti bidang kepegawaian dan lain-lain

5.      Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban) merupakan ciri-ciri dari hukum

a.       Pidana

b.      Publik

c.       Perdata

d.      Yurisprudensi

e.       Traktat

JAWABAN: C

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum perdata sudah pasti merupakan hukum privat. Ciri-ciri hukum perdata antara lain:

·         Mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lainnya

·         Proses pengadilan berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan

·         Korban berlaku sebagai penggugat.

6.      Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah...

a.       Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan

b.      Peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia

c.       Peraturan yang bersifat memaksa

d.      Peraturan yang ditentukan oleh penguasa

e.       Peraturan yang dibuat olej badan/lembaga yang berwenang

JAWABAN: A

Beberapa tokoh yang menyatakan pendapatnya mengenai definisi hukum. Hugo de Groot merupakan salah seorang tokoh yang berpendapat mengenai hukum, ia mengemukakan bahwa hukum  adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.

7.      Polisi merupakan lembaga yang berwenag menyelidiki kasus

a.       Perdata umum

b.      Perdata khusus

c.       Pidana umum

d.      Pidana khusus

e.       Korupsi

JAWABAN: C

Kasus yang ditangani polisi mencakup berbagai kasus, terutama kasus-kasus pidana umum yang menyangkut kasus kejahatan dan berbagai kasus pelanggaran.

8.      Berikut ini merupakan ciri hukum perdata, kecuali...

a.       Mengatur masalah keluarga

b.      Tersangka sebagai penggugat

c.       Mengatur pelanggaran dan kejahatan

d.      Proses peradilan dari laporan pihak korban

e.       Korban sebagai penggugat

JAWABAN: C

Ciri kasus perdata, diantaranya:

·         Mengatur masalah keluarga

·         Tersangka sebagai penggugat

·         Korban sebagai penggugat

·         Proses peradilan dari laporan pihak korban

9.      Kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pengawasan lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga. Hal ini tercantum dalam

a.       UU no. 48 tahun 2007

b.      UU no. 48 tahun 2009

c.       UU no. 18 tahun 2009

d.      UU no. 18 tahun 2000

e.       UU no. 25 tahun 2000

JAWABAN: B

Kekuasaan kehakiman menurut UU no. 48 tahun 2009 kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

10.  Lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lain adalah...

a.       Mahkamah Agung

b.      Mahkamah Konstitusi

c.       Kepolisian

d.      Komisi Yudisial

e.       Pengadilan Ad Hoc

JAWABAN: D

Komisi Yudisial adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

11.  Peradilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri atas, kecuali...

a.       Pengadilan Militer

b.      Pengadilan Militer Menengah

c.       Pengadilan Militer Tinggi

d.      Pengadilan Militer Utama

e.       Pengadilan Militer Pertempuran

JAWABAN: B

Menuerut UU No. 31 tahun 1997, Lingkungan Pengadilan Militer adalah lingkungan peradilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara kejahatan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tentara. Adapun peradilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri atas:

·         Pengadilan Militer

·         Pengadialan Militer Tinggi

·         Pengadilan Militer Utama

·         Pengadilan Militer Pertempuran

12.  Konsep negara hukum sering kali diterjemahkan dengan istilah rechsstaat atau the rule of law. Secara historis kedua istilah rechtsstaat atau the rule of law lahir dari sistem politik dan hukum yang berlainan, perbedaan kedua istilah tersebut adalah, kecuali...

a.	Mulai populer di Eropa sejak abad XIX	Mulai popupler dengan terbitnya sebuah buku dari Albert van Dicey tahun 1885
b.	Bersifat revolusioner	Bersifat evolusioner
c.	Bertumpu pada civil law system	Bertumpu pada
d.	Karakteristik administratif	common law system
e.	Lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egaliter	Lahir dari suatu perjuangan untuk mementang absolutisme

JAWABAN :E

Secara historis kedua istilah rechtsstaat atau the rule of law lahir dari sistem politik dan hukum berlainan. Istilah rechtsstaat mulai populer di
Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sesungguhnya sudah lama ada. Sedangkan istilahnya the rule of law mulai popupler dengan terbitnya sebuah buku dari Albert van Dicey tahun 1885 dengan judul Introduction to the Study of the Law of the Constutution. Paham rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan untuk mementang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada common law system dengan karakteristik yudisial.

13.  Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti materiil  adalah sebagai berikut, kecuali...

a.       Negara melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah

b.      Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

c.       Diakuinya HAM dan dituangkannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan

d.      Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah

e.       Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak

JAWABAN: A

Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti materiil adalah sebagai berikut:

·         Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

·         Diakuinya hak asasi manusia dan dituangkannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan

·         Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak

·         Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemrintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Sedangkan ciri-ciri negara hukum berdasarkan arti formil adalah negara yang melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah.

14.  Berikut ini yang tidak termasuk hukum perdata adalah

a.       Hukum waris

b.      Hukum perorangan

c.       Hukum keluarga

d.      Hukum tata negara

e.       Hukum kekayaan

JAWABAN: D

Hukum pedata meliputi hukum perorangan, keluarga, waris dan kekayaan

15.  Pengadilan tingkat kasasi merupakan fungsi dari pengadilan tinggi...

a.       MA

b.      MK

c.       MPR

d.      KY

e.       DPR

JAWABAN: A

Pengadilan tinggi rakyat pertama adalah Pengadilan Negeri, sedangkan pengadilan banding dan kasasi merupakan Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung

16.  MA tidak berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap...

a.       Undang-undang

b.      Peraturan pemerintah

c.       Keputusan menteri

d.      Keputusan presiden

e.       Keputusan daerah

JAWABAN: C

Pasal 24A UUD 1945 menyebutkan MA berhak mengadili tingkat pengadilan banding dan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta wewenang lain yang diberikan undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Daerah

17.  Hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang menjadi pejabat pemerintah adalah...

a.       Hukum perdata

b.      Hukum pidana umum

c.       Hukum pidana khusus

d.      Hukum publik

e.       Hukum materiil

JAWABAN: D

Hubungan antara orang-orang yang menjadi pejabat pemerintah merupakan hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Hukum yang mengatur hal tersebut adalah hukum publik. Selain mengatur kepentingan umum seperti politik dan pemilu, hukum publik juga mengatur kegiatan pemerintah sehari-hari.

18.  Berikut bukan fungsi hukum di Indonesia adalah

a.       Alat kontrol sosial

b.      Mempertahakan aturan tata tertib di masyarakat

c.       Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat

d.      Menyelesaikan pertikaian

e.       Menata kehidupan masyarakat dalam pergaulan

JAWABAN: E

Fungsi hukum di Indonesia:

·         Sebagai alat kontrol sosial

·         Sebagai alat kritik dan perubahan sosial

·         Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial

·         Sebagai alat penata ketrtiban dan keteraturan masyarakat

·         Untuk melindungi kepentingan manusia

·         Untuk menyelesaikan pertikaian

19.  Perjanjian antar dua negara atau lebih menyangkut bidang ekonomi dan politik disebut...

a.       Custom

b.      Jurisprudensi

c.       Treaty

d.      Doktrin

e.       Adat

JAWABAN: C

Custom: Kebiasaan

Jurisprudensi: Hakim

Doktrin: pendapat sarjana

20.  Yang termasuk sumber hukum formil adalah

a.       Pendapat umum

b.      Agama

c.       Traktat (treaty)

d.      Politik hukum

e.       Pemerintah

JAWABAN: C

Sumber hukum terdiri dari sumber hukum materil dan formil. Sumber hukum formil adaalh tempat suatu peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Sumber hukum formil berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum berlaku. Sumber hukum formil, yaitu undang-undang (statue), kebiasaan (custom), keputusan hakim (Jurisprudensi), traktat (treaty), dan pendapat sarjana (doktrin).

21.  Salah satu sumber hukum formil, yaitu pendapat sarjana hukum (doktrin). Pendapat sarjana hukum yang dapat dipegang pendapatnya adalah...

a.       Seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu hukum

b.      Sekumpulan orang dilembaga bantuan hukum

c.       Para sarjana muda dari lulusan fakultas hukum

d.      Orang-orang yang bekerja di MK

e.       Orang yang berkaitan dengan penegak hukum.

JAWABAN: A

Pendapat sarjana hukum yang ternama memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Para sarjana hukum yang dapat dipegang pendapatnya adalah seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu hukum.

22.  Tata urutan sumber hukum di Indonesia, diatur dalam

a.       Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

b.      TAP MPRS No. XX/MPRS?1996

c.       Undang-undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

d.      Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2012

e.       Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964

JAWABAN: C

Menurut UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , tata urutan sumber hukum di Indonesia:

·         UUD 1945

·         UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU

·         Peraturan Pemerintah

·         Penetapan Presiden

·         Peraturan Daerah

23.  Dalam UUD 1945 pengakuan Indonesia sebagai negara hukum di atur oleh...

a.       Pasal 3 ayat 1

b.      Pasal 1 ayat 3

c.       Pasal 1 ayat 1

d.      Pasal 2 ayat 1

e.       Pasal 1 ayat 2

JAWABAN: B

Pasal 1 ayat 3: Negara Indonesia adalah negara hukum

24.  Pengertian yurisprudensi di negara Common Law adalah...

a.       Ilmu hukum

b.      Putusan pengadilan

c.       Pendapat para ahli hukum

d.      Perjanjian antar bangsa

e.       Hukum perdata

JAWABAN: A

Pengertian yuriprudensi di negara-negara Common Law (Amerika dan Inggris) adalah ilmu hukum. Pengertian yurisprudensi di negara-negara Eropa Kontinental adalah putusan peradilan

25.  Dalam artian putusan peradilan yurisprudensi dibedakan menjadi dua, yaitu...

a.       Putusan perdamaian dan pengadilan

b.      Yurisprudensi biasa dan tetap

c.       Yutrisprudensi tetap da vaste jurisprudentie

d.      Yurisprudensi dan putusan pengadilan

e.       Yurisprudensi umum dan khusus

JAWABAN: B

Dalam artian putusan peradilan, yuriprudensi dibedakan menjadi dua, yaitu yuriprudensi biasa dan tetap. Yurisprudensi biasa terdiri dari putusan perdamaian, putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, putusan pengadialan tinggi yang tidak dikasasi, dan seluruh pututsan Mahkamah Agung.

26.  Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. ini merupakan bunyi dari..

a.       Pasal 27 UU No. 14 tahun 1970

b.      Pasal 28 UU No. 11 tahun 1970

c.       Pasal 25 UU No. 14 tahun 1978

d.      Pasal 20 UU No. 20 tahun 1971

e.       Pasal 7 UU No. 48 tahun 2009

JAWABAN: A

Pasal 27 UU No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Pasal ini mengatur tentang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

27.  Hukum pidana termasuk hukum publik. Itu artinya..

a.       Hukum pidana berlaku bagi semua orang

b.      Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat dan hanya diterapkan jika masyarakat itu benar-benar membutuhkannya.

c.       Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan negaranya.

d.      Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, anta satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.

e.       Hukum pidana hanya diterapkan jika masyarakat memintanya.

JAWABAN:B

Hukum pidana termasuk hukum publik. Itu artinya hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat dan hanya diterapkan jika masyarakat itu benar-benar membutuhkannya

28.  Hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik merupakan pernyataan dari...

a.       Soekotjo Soeparto

b.      J. E. Sahetapy

c.       Van Hamel

d.      Paul Schlten

e.       Moeljanto

JAWABAN: C

Van Hamel menyatakan hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik yang pelaksaannya berada di tangan negara.

29.  Di bawah ini adalah penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, kecuali..

a.       Undang-undang

b.      Kebiasaan

c.       Hukum nasional

d.      Traktat

e.       Hukum publik

JAWABAN: B

Kebiasaan merupakan suatu norma yang berlaku di dalam masyarakat dan perbuatan berulang-ulang dengan bentuk sama dan dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas dan dianggap baik.

30.  Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini terdapat pada pasal...

a.       1 ayat 1

b.      1 ayat 2

c.       1 ayat 3

d.      2 ayat 1

e.       2 ayat 2

JAWABAN: C

31.  Tujuan hukum positif di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah...

a.       Mendukung kemerdekaan segala bangsa

b.      Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

c.       Mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

d.      Mencerdaskan kehidupan bangsa.

JAWABAN: B

Sesuai dengan alinea IV pembukaan UUD 1945, tujuan hukum positif di Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

32.  Seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang sebaiknya...

a.       Dihukum berat

b.      Diberikan sanksi adat

c.       Dihukum sesuai peraturan yang berlaku

d.      Diasingkan

e.       Dihakimi massa

JAWABAN: C

Sesuai dengan konsekuensi sebagai negara hukum, Indonnesia dapat memberikan hukuman kepada warga negara yang terbukti melakukan pelanggaran dengan ancaman hukuman yang diseuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

33.  Norma yang paling tegas dan mengikat masyarakat adalah norma...

a.       Budaya

b.      Kesopanan

c.       Kesusilaan

d.      Adat

e.       Hukum

JAWABAN: E

Norma hukum memiliki ikatan dan aturan yang paling mengikat dan keras terhadap masyarakat.

34.  Sebagai tempat penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara akibat kebijakan negara yang dianggap merugikan atau melanggar hak warga negara. Pengertian tersebut adalah tujuan dibentuknya...

a.       MA

b.      Pengadilan adar

c.       Pengadilan perdata

d.      Pengadilan pidana

e.       Pengadilan Tata Usaha Negara

JAWABAN: E

PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah peradialan yang dibentuk dengan tujuan diantaranya untuk menyelesaikan sengketa antara negara dengan warga negara.

35.  Hukum bersifat memaksa, artinya

a.       Tidak apa-apa jika dilanggar selama aparat hukum tidak mengetahuinya

b.      Harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara

c.       Hukum harus diikuti meski hak warga negar dilanggar

d.      Dimonopoli oleh lembaga dan aparat negara

e.       Mengikuti perkembangan zaman, bergerak, dan mempunyai keluwesan.

JAWABAN: B

Haraus bersifat memaksa yang artinya harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

36.  Tujuan hukum menurut Prof. Soebekti adalah...

a.       Menjaga kepentingan masyarakat

b.      Mewujudkan kebahagiaan masyarakat

c.       Menjaga kepentingan individu tanpa memperdulikan hak individu yang lain

d.      Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyrakat.

e.       Menyelenggarakan ketertiban dan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

JAWABAN: E

Tujuan hukum menurut Prof Soebekti untuk menyenggarakan ketertiban dan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

37.  Menurut UUD 1945 pasal 24 ayat 1 dan 2, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai berikut, kecuali...

a.       Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

b.      Memutuskan pembubaran partai politik

c.       Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberi oleh UUD.

d.      Memutuskan perselisihan tentang pemilu

e.       Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

JAWABAN: D

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna memegakan hukum dan keadlian. Menuerut UUD 1945 pasal 24 ayat 1 dan 2, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai berikut.

·         Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

·         Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945

·         Memutuskan pembubaran partai politik

·         Memutuskan perselisihan hasil pemilu

·         Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakilnya diduga telah melakukan pelanggaran hukum