Soal Pemahaman Integritas Nasional Bagian 2 (Rangkuman Tes Soal CPNS Kumparan)

Seperti biasa, berikut adalah rangkuman dari Soal Tes CPNS-nya Kumparan. Teman-teman bisa check postingan-postingan sebelumnya untuk mengetahui apa itu Soal Tes CPNS Kumparan. Intinya soal-soal berikut bersumber dari Kumparan.com dan berupa soal PG. Namun untuk pembahasan saya mencari sendiri sebagai bahan belajar. Selain itu penulisan soalnya tanpa pilihan ganda biar lebih ringkas (sesuai judul rangkuman), jadi jangan kaget yah kalau soalnya ada kecuali tapi tidak ada opsi. Tapi nanti InsyaAllah clear di pembahasan.  

Bagi teman-teman bisa langsung kunjungi Soal Tes CPNS Kumparan dan bisa latihan langsung. InsyaAllah ga bakal nyesel. 

Barakallah pokoknya untuk Kumparan. 

So guys, check this out.

1. Undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah undang-undang nomor...

Jawaban: 30 Tahun 2002

Pembahasan: Undang-undang terkait lainnya:

• Undang-undang No. 28 Tahun 1999: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Undang-undang No. 31 Tahun 1999: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-undang No. 20 Tahun 2001: Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999

2. Dalam road map KPK, budaya integritas diharapkan akan muncul pada fase...

Jawaban: Ketiga

Pembahasan: 

3.Tahapan pembangunan Sistem Integritas Nasional harus dimulai dari pembangunan sistem integritas...

Jawaban: Individu

Pembahasan: -

4. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi setiap Penyelenggaraan Negara berintergritas dan berkomitmen meliputi berikut ini, kecuali

Jawaban: Asas stabilitas

Pembahasan: Terdapat tiga belas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam yaitu asas kepastian hukum, kepentingan umum (asas baru), keterbukaan (asas baru), kemanfaatan (asas baru), ketidakberpihakan/tidak deskriminatif, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, pelayanan yang baik (asas baru), tertib penyelenggaraan negara, akuntabilitas (asas baru), proporsionalitas, profesionalitas (asas baru), keadilan. 

5. Komponen utama Sitem Integritas meliputi hal-hal berikut ini, kecuali...

Jawaban: Pengukuran kinerja

Pembahasan: 

6. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit... dalam setahun

Jawaban: 1 kali

Pembahasan: Pasal 14 (1) Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi berbunyi KPK wajib mengumumkan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara dalam Berita Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

7. Perilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial di mana kita berada disebut dengan..

Jawaban:  Perilaku bermoral

Pembahasan: Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asa dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Jadi moralitas merupakan suatu kesepakatan tentang nilai-nilai moral dari suaru kelompok sosial. Perilaku bermoral artinya perilaku-perilaku yang disepakari oleh kelompok sosialnya.

8. Korupsi pada sisi belanja terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang, dan jasa pemerintah, berdampak pada

Jawaban: Tidak tercapainya target pembangunan

Pembahasan: -

9. Selain sebagai pelayan kebijakan publik dan pelayan publik, fungsi lain dari Aparatur Sipil Negara adalah..

Jawaban: Perekat dan pemersatu bangsa

Pembahasan: Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 (tentang Aparatur Sipil Negara) Pasal 10, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa.

10. Di bawah ini yang termasuk ke dalam komponen pendukung Sistem Integritas adalah...

Jawaban: Kebijakan rekrutmen dan promosi

Pembahasan: 

Sumber: Kumparan

Kredit: Kumparan

Daftar Pustaka Pembahasan

1. Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB).
2. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014: Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi.
3. Road Map KPK.
4. Susanto, Ahmad. 2015. Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-kanak. Jakarta: Prenadamedia Group.
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.